Letak Desa Aboru dalam Peta Maluku

Kelurahan/Desa	Desa
Nama Kelurahan/Desa	Aboru
Kode Wilayah Kelurahan/Desa	81.01.13.2001
Nama Kecamatan	Pulau Haruku
Kabupaten/Kota	Kabupaten
Nama Kabupaten/Kota	Maluku Tengah
Propinsi	Maluku

Aboru adalah nama salah satu desa yang terletak diwilayah Maluku Tengah, Indonesia bagian timur & mempunyai populasi sekitar 3.000 jiwa.

Kondisi geografis & tidak adanya akses jalan darat yang memadai membuat negeri ini terisolasi dari negeri-negeri  disekitarnya. Speedboat atau  kapal motor adalah satu-satunya sarana transportasi yang menjadi andalan agar dapat berpergian ke negeri- negeri sekitar  dan juga kota Ambon.

Keterlibatan dengan RMS

Banyak cerita miring tentang masyarakat Aboru. Mereka dikenal se­bagai penduduk yang skeptis terha­dap pendatang, seringkali tidak mengenal kompromi dan nekat melakukan apa saja. Namun itu semua adalah image negative yang tercipta dari berbagai macam peristiwa yang melibatkan masyarakat Aboru.

Salah satunya adalah peristiwa “TarianCakalele” ketika para pemudanya berhasil menyusup sebagai penari caka­lele dan hendak membentangkan bendera RMS di hadapan Pre­siden Susilo Bambang Yudho­yono saat menghadiri perayaan Harganas tanggal 29 Juni 2007 di Lapangan Merdeka Ambon. Hal tersebut kemudian semakin menjadi buah bibir & sering diperbincangkan orang. Memang Selama ini Aboru dikenal se­bagai salah satu basis RMS (Republik Maluku Selatan) di Maluku. Setiap menjelang 25 April yang dianggap sebagai hari kemerdekaan RMS, negeri ini selalu mendapat perhatian dari berbagai kalangan.

Beberapa Tokoh Masyarakat  Aboru mengatakan bahwa pemerintah selama ini salah kalau beranggapan negeri Aboru itu adalah basis RMS. Menurut mereka, apa yang dilakukan sebagian masyarakat Aboru hanya sebagai bentuk protes kepada pemerintah karena merasa terlupakan. Harapan masyarakat Aboru pada umumnya sama, mereka hanya meminta per­ha­tian berupa sentuhan pembangunan infrastruktur baik itu jalan, jembatan, air bersih maupun sarana pendidikan yang memadai untuk segera direalisasikan berikut persamaan hak untuk diterima sebagai pegawai di pemerintahan mau­pun TNI/Polri.

Selama ini sudah dilaksanakan beberapa proyek infrastruktur didalam negeri Aboru yang didanai dari sumbangan keluarga-keluarga mereka di negara Belanda. Sentuhan tangan dari pemerintah Indonesia sendiri dirasa sangat minim.
Menurut warga seharusnya itu adalah kewajiban Pemerintah dan merupakan hak masyarakat Aboru yang juga adalah bagian dari NKRI. Hal seperti ini sudah berlangsung sangat lama, sehingga kemungkinan inilah titik dimana hak-hak yang selama ini harusnya mereka terima dituntut dengan cara lain setelah kesekian kalinya suara masyarakat Aboru tidak didengar.

Setelah peristiwa "Tarian Cakalele" di Lapangan Merdeka Ambon, negeri ini "tiba-tiba" mendapat perhatian dari pemerintah daerah maupun pusat. Bahkan mendapat kunjungan dari Menteri PU, Djoko Kirmanto dengan instruksi langsung dari Presiden SBY. “Ini merupakan kehormatan bagi masyarakat Negeri Aboru sendiri, karena itu kondisi tersebut tidak dijumpai negeri-negeri lain di Maluku. Oleh sebab itu janganlah menyia-nyiakan perjuangan dan perhatian tersebut, karena kedata­ngan seorang menteri ke sebuah negeri atau desa, pastilah membawa misi langsung dari pimpinan terting­gi negara ini,” jelas Gubernur Maluku, KA Ralahalu. Apakah harus ada hal semacam ini, barulah ada perhatian dari pemerintah terhadap negeri-negeri yang berada dipelosok?

 Pada tanggal 25 April 2013 lalu situasi yang sangat berbeda begitu terasa. Tidak ada hal mencolok yang berhubungan dengan kegiatan RMS seperti pengibaran bendera empat warna yang biasanya berlangsung diberbagai titik di negeri Aboru. Hal ini bisa saja dikarenakan adanya kesadaran dari masyarakat Aboru sendiri yang enggan untuk ikut terlibat dalam berbagai macam kegiatan RMS karena dapat membawa mereka kepada perkara hukum yang cukup pelik. 

Masalah ketidakmerataan yang akhirmnya dapat memicu perpecahan bangsa seperti ini adalah PR pemerintah yang perlu dituntaskan bukan hanya untuk negeri Aboru, tapi banyak negeri dipelosok Indonesia yang membutuhkan perhatian, pengawasan dan sentuhan tangan Pemerintah baik daerah maupun pusat.

 Gambar 1

 Gambar 2